Mataram — Proses mediasi sengketa informasi publik antara pemohon informasi Abdul Malik Ibrahim (AMI) melawan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi NTB resmi dinyatakan gagal. Dalam sidang perdana yang digelar di Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB pada Kamis (12/11/2026), AMI secara tegas menolak jalan damai dan menarik diri dari proses mediasi setelah pihak termohon bersikukuh menutup akses dokumen proyek yang dimohonkan.
Berdasarkan dokumen Pernyataan Mediasi Gagal Nomor: 017/KINTB/PSI-PMG/XI/2026 yang ditandatangani oleh Komisioner KI NTB selaku Mediator, Sahnam, kegagalan mediasi terjadi karena pihak pemohon menarik diri dari proses tersebut.
Ketegangan dalam ruang mediasi mencuat ketika perwakilan Dinas PUPR-PKP NTB, Syamsul Bahri, S.Sos., M.M. (selaku kuasa termohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800.1.11.1/1312/Sekr/DPUPRPKP/2026), berdalih bahwa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diminta oleh AMI masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Pihak dinas mendasarkan penolakan tersebut pada Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah (Sekda) tentang daftar informasi yang dikecualikan.
Menanggapi dalil tersebut, Abdul Malik Ibrahim melayangkan kritik tajam. Ia menilai penggunaan SK Sekda untuk menutupi dokumen dasar pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk pembangkangan terhadap regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Selain mempersoalkan dasar pengecualian informasi, AMI juga menyayangkan sikap perwakilan Dinas PUPR-PKP NTB yang dinilai tidak kooperatif dan berupaya mengaburkan substansi surat permohonan maupun surat keberatan yang telah dilayangkan sebelumnya. Atas dasar tersebut, AMI meminta majelis komisioner untuk segera membawa sengketa bernomor register 026/KINTB/PSI-REG/X/2026 ini ke tahap sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pembuktian.
"Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebuah produk administratif seperti SK Sekda tidak memiliki legitimasi hukum untuk menganulir prinsip keterbukaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Dokumen seperti RAB, HPS, dan KAK adalah instrumen akuntabilitas penggunaan anggaran publik yang secara normatif harus terbuka, bukan justru dikaburkan dengan dalih pengecualian yang prematur," ujar Abdul Malik Ibrahim usai menandatangani berita acara gagal mediasi di Kantor KI NTB Kamis (12/11/26).
AMI menambahkan bahwa langkahnya menolak kompromi dalam mediasi merupakan upaya menguji konsistensi badan publik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan (good governance).
"Upaya mengaburkan substansi surat permohonan dan keberatan di ruang mediasi justru menunjukkan adanya resistensi terhadap transparansi. Karena itu, saya menarik diri dari mediasi. Biarlah majelis komisioner yang menguji secara objektif di sidang pembuktian nanti, apakah dalil pengecualian mereka memiliki dasar uji konsekuensi yang sah atau sekadar tameng birokrasi untuk menghindari pengawasan publik," tegasnya.
Dengan diterbitkannya pernyataan mediasi gagal tersebut, sengketa informasi antara AMI dan Dinas PUPR-PKP NTB akan segera dijadwalkan ulang oleh Komisi Informasi NTB untuk masuk ke tahap pemeriksaan legal standing dan pembuktian di hadapan Majelis Komisioner.(H2M)
Social Footer