Direktur LSM NCW NTB Faturahman Lord Layangkan surat permohonan klarifikasi dan keterbukaan informasi kepada Kementerian Haji Provinsi NTB
Lombok Barat – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) National Corruption Watch (NCW) Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan surat permohonan klarifikasi dan keterbukaan informasi kepada Kementerian Haji Provinsi NTB terkait proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Surat tersebut secara khusus meminta keterbukaan hasil Computer Assisted Test (CAT) seluruh peserta seleksi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam proses rekrutmen petugas haji daerah.
Direktur LSM NCW NTB, Faturahman Lord, mengatakan bahwa pihaknya meminta Kementerian Haji NTB menjelaskan secara terbuka nilai hasil tes CAT seluruh peserta, termasuk dasar dan mekanisme penetapan kelulusan.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.
Selain meminta hasil nilai CAT. Faturahman juga meminta klarifikasi mengenai sumber pembiayaan seleksi, kriteria dan indikator penilaian, bobot penilaian pada setiap tahapan seleksi, serta komposisi dan kewenangan tim seleksi.
Tak hanya itu, Lord juga turut mempertanyakan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk menjamin independensi dan integritas panitia seleksi, termasuk hak peserta untuk mengetahui hasil penilaian serta dasar penetapan kelulusan.
Permintaan klarifikasi tersebut disampaikan menyusul belum diumumkannya hasil seleksi secara terbuka setelah pelaksanaan ujian CAT pada Sabtu, 14 November 2026.
Faturahman menilai, keterlambatan pengumuman tersebut perlu mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat maupun peserta seleksi.
"Jangan sampai proses seleksi ini mencederai prinsip keadilan. Peserta yang memiliki kompetensi dan memperoleh nilai terbaik harus diberikan kesempatan sesuai hasil penilaian. Jangan sampai ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang memengaruhi hasil akhir," tegasnya.
Lebih lanjut, Faturahman mengungkapkan adanya dugaan rekomendasi terhadap empat orang yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Gubernur NTB. Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut perlu dibuktikan melalui data resmi, hasil CAT, serta dokumen penetapan kelulusan dari panitia seleksi.
Ia juga menyoroti adanya dugaan bahwa empat peserta yang disebut-sebut mendapatkan rekomendasi tersebut memiliki nilai lebih rendah dibandingkan sejumlah peserta lainnya. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa tujuh peserta yang diduga memperoleh nilai tertinggi berpotensi tersingkir apabila terdapat pertimbangan di luar mekanisme seleksi.
"Jangan sampai empat orang yang diduga mendapatkan rekomendasi justru menggeser tujuh peserta yang diduga memperoleh nilai tertinggi. Jika benar terjadi, tentu hal tersebut harus dipertanyakan. Karena itu, kami meminta seluruh nilai CAT dibuka agar masyarakat dapat mengetahui proses seleksi secara objektif," ungkap Faturahman.
Ia secara tegas mengingatkan Gubernur NTB agar tidak mencampuri proses seleksi dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, penentuan kelulusan harus mengacu pada aturan, kompetensi, dan hasil penilaian resmi, bukan berdasarkan kedekatan atau rekomendasi pihak tertentu.
Faturahman juga meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi NTB beserta seluruh jajaran panitia seleksi agar tetap menjaga independensi dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
"Jangan sampai ada intervensi dari pihak mana pun. Kami meminta Kakanwil Kementerian Haji NTB tetap profesional dan berpegang pada aturan yang berlaku. Jangan mengorbankan peserta yang memiliki nilai dan kompetensi terbaik hanya karena adanya kepentingan tertentu," tegasnya.
Menurut Direktur LSM NCW NTB, rekrutmen Petugas Haji Daerah harus mengedepankan prinsip meritokrasi, yakni penempatan seseorang berdasarkan kemampuan, kompetensi, integritas, dan hasil penilaian yang objektif.
Oleh karena itu, ia berharap Kementerian Haji Provinsi NTB segera memberikan jawaban resmi atas surat permohonan klarifikasi tersebut serta membuka hasil tes CAT seluruh peserta kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
NCW menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat untuk memastikan proses rekrutmen petugas haji daerah berjalan transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik nepotisme maupun intervensi kepentingan politik.

Social Footer