Breaking News

Klarifikasi Polemik Kepengurusan KNPI, Herman Alfatir: Nama Azwar Anas Tercantum dalam SK Organisasi


Lombok Barat – Ketua ASAK DATU, Herman Alfatir, angkat bicara menyikapi polemik dokumen kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak dalam proses seleksi administrasi calon Kepala Desa Kediri Selatan. 

Herman menilai, tudingan yang berkembang mengenai status keanggotaan maupun keterlibatan Saudara Azwar Anas dalam organisasi KNPI perlu dilihat secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta organisasi, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak.

"Saya perlu meluruskan persoalan ini karena saya juga pernah menjadi bagian dari kepengurusan KNPI Kecamatan Kuripan. Saya mengenal dan mengetahui bahwa Saudara Azwar Anas merupakan bagian dari struktur organisasi KNPI. Bahkan, dalam dokumen SK DPD KNPI Provinsi NTB yang saya lihat, nama yang bersangkutan tercantum secara jelas sebagai Wakil Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Lombok Barat periode 2016–2019," tegas Herman.

Karna , dokumen keputusan DPD KNPI Provinsi NTB Nomor KEP.02/DPD.KNPI-NTB/VI/2016 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD KNPI Kabupaten Lombok Barat periode 2016–2019 ,dimana ketuanya pada waktu itu ketua Lobar M Zain Darmat .SH ,menjadi salah satu bukti administratif yang patut dijadikan bahan klarifikasi,yang sudah di tanda tangani  oleh dua pejabat, Lalu Wirakencana, ST. Selaku  Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Lalu Athari Fath Salim, SE. — Sekretaris DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat,yang  sebagai pihak yang menandatangani SK pengesahan komposisi dan personalia DPD KNPI Kabupaten Lombok Barat periode 2016–2019.

Herman juga menyampaikan bahwa dirinya pernah menjadi bagian dari KNPI pada masa kepemimpinan M. Zain Darmat. Dalam kapasitas tersebut, ia mengetahui keberadaan Azwar Anas sebagai bagian dari lingkungan organisasi KNPI.

Hal senada, menurut Herman, dapat dikonfirmasi kepada Erwin Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai Ketua WIB dan pernah berada dalam lingkungan MPI pada masa kepemimpinan M. Zain Darmat.

Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa proses seleksi administrasi calon kepala desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

"Kalau memang ada dokumen yang dipersoalkan, mari kita periksa keabsahannya melalui mekanisme organisasi dan pihak yang berwenang. Jangan sampai sebuah persoalan administrasi berkembang menjadi penghakiman terhadap seseorang sebelum seluruh fakta diperiksa secara utuh," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang membela atau menjatuhkan calon tertentu. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap peserta memperoleh perlakuan yang sama dan setiap keputusan panitia seleksi memiliki dasar hukum serta pertimbangan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai perbedaan penafsiran terhadap dokumen organisasi mengabaikan fakta dan riwayat kelembagaan. Kebenaran administrasi harus diuji melalui dokumen, konfirmasi, dan aturan yang berlaku, bukan melalui opini yang berkembang di ruang publik," tutup Herman.

Type and hit Enter to search

Close