Breaking News

Etika Politik Anggota Dewan Disorot, Dugaan Keberpihakan dalam Kontestasi Pilkades Dipertanyakan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat H. Faedullah Melaksanakan Reses Di Salah Satu Lesehan
 

Lombok Barat – Sikap dan etika politik seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi sorotan. Sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh masyarakat, anggota dewan dinilai harus mampu menjaga sikap netral, adil, dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu.

Direktur Eksikutif Lembaga NCW NTB, Fathurahman Lord, menegaskan bahwa pejabat publik, khususnya anggota DPRD Lombok Barat, seharusnya tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu, terlebih di tengah berlangsungnya kontestasi politik di tingkat desa.

Menurut Lord, sikap yang menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tertentu berpotensi menimbulkan persoalan etika politik, bahkan dapat memunculkan dugaan praktik nepotisme yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas seorang wakil rakyat.

"Ini Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat. Jadi, jangan hanya mementingkan golongan. Apalagi ini sedang berlangsung kontestasi Pilkades. Seorang anggota dewan harus mampu bersikap adil," tegas Fhaturahman lord. 

Ia juga menyoroti dugaan tindakan keberpihakan terhadap salah satu calon kepala desa, khususnya apabila dilakukan dalam kegiatan resmi seperti reses anggota dewan.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi representasi rakyat, bukan menjadi ruang untuk menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat.

Lord mengakui bahwa setiap anggota dewan memiliki hak politik untuk menentukan pilihan maupun memberikan dukungan secara pribadi. Namun, sebagai pejabat publik, hak tersebut harus tetap dijalankan dengan memperhatikan etika, kepatutan, serta tanggung jawab dalam menjaga kondusivitas masyarakat.

Ia menyarankan agar apabila anggota dewan menghadirkan para calon kepala desa dalam kegiatan reses, seluruh kandidat diberikan kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak muncul kesan adanya perlakuan khusus atau keberpihakan terhadap salah satu calon.

"Kalau memang ingin menghadirkan calon dalam kegiatan reses, sebaiknya hadirkan semua calon. Perkenalkan kepada masyarakat bahwa inilah putra-putra terbaik desa yang ikut dalam kontestasi Pilkades. Jangan hanya satu calon yang ditonjolkan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sikap politik yang tidak bijak dari seorang pejabat publik berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat, terutama di antara para pendukung masing-masing calon.

Karena itu, seluruh pihak, khususnya pejabat publik, diharapkan mampu menjaga suasana tetap kondusif serta memberikan contoh pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Jangan sampai persoalan keberpihakan ini menimbulkan keributan antara pendukung calon A dan calon B. Dewan seharusnya menjadi pihak yang ikut menjaga kesejukan demokrasi, bukan justru memunculkan potensi perpecahan," tambahnya.

Tidak hanya itu, Fathurahman Lord juga meminta Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lombok Barat agar memanggil anggota dewan yang dimaksud untuk dimintai klarifikasi terkait persoalan tersebut.

"Saya berharap Ketua BK DPRD Lombok Barat segera memanggil oknum anggota dewan tersebut untuk dimintai keterangan," tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan Pilkades serentak dapat berlangsung secara damai, aman, tertib, dan demokratis. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan etika politik, menghormati perbedaan pilihan, serta memberikan ruang yang sama kepada seluruh calon untuk berkompetisi secara sehat.

Menurutnya, pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjaga demokrasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. (H2M) 

Type and hit Enter to search

Close