Lombok Utara – Aktivitas pengangkutan pohon jenis Mitak dan Ancak dari wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuju luar daerah mulai menuai sorotan. Berdasarkan informasi masyarakat serta hasil penelusuran langsung media ini di lapangan, muncul dugaan bahwa proses pengangkutan pohon tersebut hanya bermodalkan surat izin jalan dari pemerintah desa setempat.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian lantaran proses pengangkatan pohon tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, diduga menggunakan dua unit alat berat. Bahkan, lokasi pengangkatan pohon disinyalir berada di kawasan sempadan pantai, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legalitas aktivitas tersebut serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang berlaku.
Sorotan juga mengarah pada penerbitan dokumen penyeberangan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (BKHIT NTB) terhadap kendaraan yang mengangkut pohon Mitak tersebut.
Dewi Novita Rahma, Analis Perkarantinaan Ahli Muda, membenarkan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB melalui pelayanan di Lembar telah menerbitkan surat penyeberangan terhadap kendaraan yang membawa pohon Mitak dengan tujuan Sragen, Jawa Tengah.
Menurut Dewi, penerbitan surat penyeberangan tersebut dilakukan setelah pihak yang mengurus perizinan menunjukkan surat izin jalan dari Pemerintah Desa Sambik Elen, Kabupaten Lombok Utara.
Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan yang menjadi dasar penerbitan surat penyeberangan tersebut. Sebab, dokumen penyeberangan atau karantina memiliki fungsi tersendiri dan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai persetujuan atas seluruh aktivitas pengambilan maupun pengangkatan pohon dari lokasi asalnya.
Di tengah polemik tersebut, beredar pula surat pengaduan masyarakat yang dilayangkan oleh dua lembaga, yakni Masyarakat Peduli Lingkungan Lombok Utara dan LSM KASTA NTB.
Surat pengaduan itu ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB.
Dalam surat pengaduan tersebut, oknum kepala desa setempat disebut sebagai pihak terlapor. Pengaduan ini menjadi salah satu bentuk keberatan atas aktivitas pengangkatan pohon yang dipersoalkan masyarakat, termasuk dugaan persoalan perizinan dan aktivitas di kawasan yang disinyalir merupakan sempadan pantai.
Kondisi ini tentu membutuhkan penelusuran lebih lanjut dari instansi berwenang. Terlebih, perlu ada kejelasan apakah surat jalan yang diterbitkan pemerintah desa telah didukung dokumen perizinan lain yang dipersyaratkan untuk kegiatan pengambilan, pemindahan, dan pengangkutan pohon tersebut.
Publik juga mempertanyakan apakah sebelum surat penyeberangan diterbitkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen asal-usul pohon, legalitas penguasaan atau pemanfaatan pohon, serta persyaratan teknis karantina tumbuhan.
Masyarakat berharap Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKHIT NTB, maupun Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap fakta aktivitas di lapangan.
Sementara itu, klarifikasi dari Pemerintah Desa Sambik Elen, khususnya terkait dasar penerbitan surat jalan, serta penjelasan instansi terkait mengenai kelengkapan dokumen pengangkutan pohon tersebut masih diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.(red)
Social Footer