Lombok Barat — Pimpinan Daerah Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Lombok Barat periode 2026–2029 resmi dilantik dalam agenda Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (10/9/2026).
Mengusung tema “Kompak Utuh Bersatu Mengabdi Membangun Lombok Barat”, momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni organisasi. Pemuda NWDI menegaskan komitmennya untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua PD Pemuda NWDI Lombok Barat, Sahabudi, menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan.
“Lombok Barat hari ini kalau bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Pemuda NWDI tetap semangat sesuai tema kita, kompak, utuh, bersatu, mengabdi membangun Lombok Barat. Dalam kondisi apa pun, Lombok Barat tidak boleh berhenti membangun,” ujarnya.
Sahabudi menegaskan pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan organisasi kepemudaan (OKP). Ia berharap pemerintah daerah tidak melakukan diskriminasi terhadap OKP hanya karena perbedaan sikap atau tingkat kekritisan.
“Jangan sampai pemerintah mengabaikan OKP atau melakukan tebang pilih. Kami berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti itu,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadi ketika Pemuda NWDI disebut belum dapat diakomodasi oleh salah satu pejabat karena alasan momentum politik. Menurutnya, sikap kritis pemuda seharusnya dipandang sebagai bagian dari kemitraan, bukan alasan untuk menjauhkan organisasi dari ruang pembinaan.
Meski demikian, Pemuda NWDI menegaskan sikap kritis tidak berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Organisasi itu siap mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, sekaligus menjadi mitra kritis jika kebijakan dinilai merugikan rakyat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat, H. Husnan Wadi, menyambut pelantikan tersebut sebagai momentum memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.
“Ini bukan seremonial biasa. Kehadiran pemuda di tempat ini harus menjadi bagian dari kontrol yang terus berjalan dan membantu kerja-kerja DPRD, sehingga Lombok Barat yang kita harapkan menjadi lebih baik benar-benar bisa diwujudkan,” ujarnya.
Husnan juga menanggapi persoalan diskriminasi terhadap OKP. Ia berharap pengalaman masa lalu tidak kembali terjadi dan menegaskan DPRD membuka ruang bagi organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam berbagai persoalan daerah.
Menurutnya, banyak isu yang membutuhkan energi dan kreativitas generasi muda, mulai dari persoalan air, sampah, sosial, kekerasan seksual di pesantren hingga penyalahgunaan narkoba.
“Pemuda harus hadir di seluruh ruang. Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan kepemudaan. Prinsipnya, semua organisasi sama dan tidak boleh ada yang diperlakukan sebagai anak tiri,” tegasnya.
Dengan pelantikan ini, Pemuda NWDI Lombok Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus motor penggerak perubahan sosial di daerah.
Social Footer