Lombok Barat – Forum Bersih dan Berintegritas (FBI) menyampaikan sedikitnya 12 tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dalam tuntutannya, FBI meminta DPRD memberikan masukan kepada Bupati agar tidak terburu-buru dalam mengangkat Sekretaris Daerah definitif mengingat pemerintahan saat ini masih berada dalam masa transisi. FBI juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, FBI meminta agar Wakil Direktur dan dua anggota Dewan Pengawas rumah sakit yang dinilai tidak memiliki kompetensi segera diberhentikan. FBI juga mendesak pergantian Direktur Utama PT AMGM beserta Dewan Pengawas PDAM.
Di sektor pendapatan daerah, FBI meminta DPRD memanggil Bapenda, Dinas Perhubungan, dan BPKAD untuk mengusut dugaan kebocoran penerimaan dari PPJ dan PJU yang berkaitan dengan PLN.
Tuntutan lainnya meliputi penghapusan Mars Lombok Barat, penurunan sementara foto Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) di seluruh kantor pemerintahan, audit terhadap aplikasi SIHAWA yang diduga bermasalah, serta usulan pergantian Kepala Inspektorat dan Kepala BPKAD.
FBI juga menagih realisasi sejumlah janji politik, di antaranya program Rp1 miliar per desa, Rp100 juta per dusun, serta Kartu Sejahtera Desa. Menurut FBI, seluruh tuntutan tersebut diharapkan menjadi perhatian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(red)
Social Footer