Mataram – Viral beredarnya video yang memperlihatkan sebuah mobil dinas berpelat merah berada di salah satu tempat hiburan malam di Kota Mataram menuai kecaman dari berbagai kalangan. Aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik diduga dipakai untuk aktivitas di luar kepentingan kedinasan.
Video berdurasi sekitar 1 menit 40 detik tersebut menyebar luas di berbagai grup WhatsApp dan platform TikTok. Dalam video itu tampak sebuah mobil dinas terparkir di kawasan Cafe Cakrabuana, Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, kendaraan tersebut berada di area tempat hiburan malam sejak malam hingga sekitar pukul 02.30 WITA dini hari.
"Semalam sampai jam setengah tiga malam di tempat hiburan Cafe Cakrabuana. Mungkin beliau lembur di sana," ujar saksi mata dengan nada menyindir, seraya meminta identitasnya dirahasiakan.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kendaraan berpelat DR 1283 V merupakan mobil operasional milik Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Informasi tersebut memicu desakan agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap oknum yang menggunakan kendaraan tersebut.
Direktur NTB Corruption Watch (NCW), Fathurrahman, menilai apabila benar kendaraan dinas digunakan untuk mengunjungi tempat hiburan malam di luar kepentingan tugas, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang mencederai kepercayaan masyarakat.
"Mobil dinas dibeli dari uang rakyat untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi digunakan mendatangi tempat hiburan malam. Jika dugaan ini terbukti benar melalui pemeriksaan, maka harus ada sanksi tegas tanpa pandang bulu," tegas Fathurrahman.
Ia mendesak pimpinan Pengadilan Negeri Praya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta Kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut. Menurutnya, penegakan disiplin terhadap aparatur negara tidak boleh tebang pilih.
"Jangan hanya masyarakat kecil yang selalu ditindak ketika melanggar aturan. Aparatur negara juga harus bertanggung jawab apabila terbukti menyalahgunakan fasilitas negara, Kami meminta agar oknum tersebut diberhentikan dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berat," ujar Fathurrahman.
NCW menilai transparansi penanganan kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Publik berhak mengetahui siapa pengguna kendaraan dinas tersebut, apa tujuan keberadaannya di lokasi hiburan malam, serta langkah yang diambil oleh institusi terkait.
Hingga berita ini disusun, pihak Pengadilan Negeri Praya dikabarkan tengah melakukan penelusuran internal terkait identitas pengguna kendaraan operasional tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari institusi terkait untuk memastikan adanya akuntabilitas dan penegakan disiplin terhadap setiap dugaan penyalahgunaan aset negara.(red).
Social Footer