Lombok Barat – Direktur NTB Corporation Watch Fathurrahman menilai sikap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, penolakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan dan kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menyebut, batas akhir pembahasan LKPJ pada 18 Juli telah berlalu, sementara penolakan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi, di antaranya PPP, Demokrat, PKB, Perindo, dan Golkar, menjadi sorotan publik.
Menurut Direktur NTB Corporation Watch, jika LKPJ yang memuat pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 ditolak, maka secara politik hal itu dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap hasil pembangunan yang telah direalisasikan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran tersebut.
"Kalau laporan pertanggungjawaban pembangunan tahun 2025 ditolak, maka masyarakat tentu dapat menafsirkan bahwa berbagai pembangunan yang sudah dikerjakan pemerintah daerah juga tidak mendapat persetujuan dari pihak yang menolak LKPJ tersebut," ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah proyek yang kini telah menjadi perhatian dan dimanfaatkan masyarakat, seperti pembangunan Alun-Alun Giri Menang Park, revitalisasi Bundaran Gerung, penataan Taman Kota Gerung, pembangunan jogging track, peningkatan jalan menuju Aik Ampat, pembangunan Jalan Terong Tawah, hingga revitalisasi sejumlah sekolah.
Menurutnya, berbagai proyek tersebut telah memberikan wajah baru bagi ibu kota Kabupaten Lombok Barat dan menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat.
"Alun-Alun Giri Menang Park, Bundaran Gerung, dan Taman Kota Gerung saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Barat. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wajah Kota Gerung semakin tertata dan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Begitu juga pembangunan jalan dan revitalisasi sekolah yang manfaatnya sudah mulai dirasakan," katanya.
Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun demikian, menurutnya, penilaian akhir terhadap hasil pembangunan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung manfaat dari program-program pemerintah.
"Biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Mereka yang setiap hari menikmati fasilitas yang telah dibangun, merasakan kemudahan akses jalan, memanfaatkan ruang terbuka publik, dan melihat perubahan wajah Kota Gerung. Penilaian masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan," ujarnya.
Direktur NTB Corporation Watch juga berharap dinamika politik antara pemerintah daerah dan DPRD tidak menghambat keberlanjutan program pembangunan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah.(red)
Social Footer