Berawal di GMP Gerung dan berahkhir di GMP Jakarta : Sebuah Kebetulan atau Takdir Politik???
Oleh: M Hamdani Achmad S.Pd
Dalam politik, tidak sedikit peristiwa yang kemudian dikenang karena ironi. Salah satunya adalah perjalanan politik Bupati Lombok Barat non aktip, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Ia memulai kepemimpinannya sebagai Bupati Lombok Barat pada 20 Februari 2025 dengan pelantikan yang diselenggarakan Jakarta dan memulai pemerintahannya di Lombok Barat yang saat ini masyarakat mengenalnya dengan Giri Menang Park (GMP), Gerung. Namun, hanya sekitar satu tahun lima bulan kemudian, perjalanan politiknya seolah berhenti di tempat yang memiliki singkatan yang sama, yakni Gedung Merah Putih (GMP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan.
Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah sebuah takdir yang mengandung pelajaran besar bagi setiap pemimpin?
Pelantikan serentak Kepala Daerah terpilih Tahun 2024 dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada Tahun 2025 di Jakarta kala itu dan Bupati membuat Alun alun Giri Menang Park membawa harapan besar bagi masyarakat Lombok Barat. LAZ bersama wakilnya mengusung berbagai janji perubahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Publik berharap kepemimpinan baru menjadi awal lahirnya pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
Namun harapan itu berubah drastis setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 20 Juli 2026. KPK kemudian menetapkan LAZ sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek di Kabupaten Lombok Barat. Penetapan tersangka tersebut menjadi pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Perjalanan dari GMP Gerung menuju GMP Jakarta bukan sekadar perpindahan tempat. Perjalanan itu menjadi simbol bagaimana kekuasaan dapat mengangkat seseorang ke puncak kehormatan, tetapi dalam waktu yang relatif singkat juga mampu menjatuhkannya apabila amanah disalahgunakan.
Sesungguhnya, jabatan politik bukanlah hak istimewa yang kebal hukum. Jabatan adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada konstitusi, tetapi juga kepada nilai moral dan integritas. Sejarah politik Indonesia telah berkali-kali menunjukkan bahwa banyak kepala daerah memulai karier dengan penuh semangat reformasi, tetapi mengakhirinya di ruang pemeriksaan aparat penegak hukum.
Kasus yang menimpa LAZ juga menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan pemerintah daerah masih harus terus diperkuat. Transparansi pengadaan proyek, pengawasan internal, serta partisipasi masyarakat harus menjadi benteng agar praktik korupsi tidak terus berulang.
Di sisi lain, masyarakat juga patut menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Proses hukum harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun secara politik, peristiwa ini telah menjadi catatan penting dalam sejarah Lombok Barat.
Pada akhirnya, kisah dari Giri Menang Park menuju Gedung Merah Putih bukan semata-mata permainan singkatan "GMP". Ia menjadi metafora tentang perjalanan seorang pemimpin: dimulai dengan kehormatan, tetapi bisa berakhir dengan pertanggungjawaban hukum.
Karena dalam politik, kemenangan dalam pemilihan hanyalah awal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin menjaga integritas hingga akhir masa jabatannya. Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang dilantik, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin mengakhiri pengabdiannya.
Social Footer