Mataram – Kabar yang tengah viral di Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait dinamika internal di jajaran kepemimpinan Polres Bima Kota menuai perhatian publik. kasus yang menyeret posisi Kasat Narkoba dan Kapolres Bima Kota itu pun mendapat tanggapan dari praktisi hukum NTB, Dr. (c) Kunti Tri Pertiwi, S.H., M.Kn.
Menurut Tiwi penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi serta stabilitas dan keamanan negara. Karena itu, setiap kabar mengenai tantangan internal di tubuh kepolisian harus disikapi secara profesional, transparan, dan proporsional.
“Ketika muncul kabar mengenai dinamika di jajaran pimpinan, ini menjadi momentum penting bagi institusi Polri, khususnya Polda NTB dan Mabes Polri, untuk membuktikan komitmennya terhadap transparansi serta reformasi moral demi menjaga marwah seragam yang diemban,” ujar Tiwi dalam keterangannya, Jumat (13/2).
Ia menegaskan, langkah cepat yang diambil oleh Polda NTB dengan menonaktifkan Kasat Narkoba Polres Bima Kota merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata bentuk penghukuman, melainkan langkah preventif untuk menjaga objektivitas proses pemeriksaan sekaligus melindungi kepercayaan publik.
“Kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun di sisi lain, pengawasan yang berkelanjutan di semua lini jabatan adalah keniscayaan. Penonaktifan ini justru menunjukkan bahwa institusi berupaya menjaga integritas dan profesionalisme,” tegasnya.
Tiwi menambahkan, dalam konteks negara hukum, akuntabilitas pejabat publik menjadi kunci. Institusi kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum dituntut untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal agar tidak ada celah yang merusak kepercayaan masyarakat.
Ia berharap, proses klarifikasi dan pemeriksaan dapat berjalan transparan serta disampaikan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, rasa aman masyarakat tetap terjaga dan marwah institusi kepolisian tidak tercoreng oleh isu yang belum tentu terbukti kebenarannya.
“Kepercayaan publik adalah aset utama. Ketika integritas dijaga dengan langkah tegas dan profesional, maka stabilitas keamanan akan tetap berdiri kokoh,” pungkasnya.
Social Footer