Mataram – Di tengah dinamika politik lokal yang kian pragmatis, keberadaan organisasi kepemudaan kembali menjadi sorotan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai berada di persimpangan jalan: tetap menjadi simbol seremonial kekuasaan, atau bangkit sebagai ruang kesadaran kritis pemuda.
Ketua DPD KNPI NTB, Daud Gerung, menegaskan bahwa rejuvenasi organisasi tidak boleh lagi dimaknai sebatas pergantian pengurus atau rotasi jabatan. Menurutnya, pembaruan yang hanya bersifat struktural justru berisiko melanggengkan kelelahan organisasi tanpa arah yang jelas.
“Pemuda hari ini tidak hanya butuh panggung dan atribut organisasi. Mereka butuh ruang berpikir, ruang menggugat, dan ruang untuk melahirkan gagasan,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini banyak organisasi kepemudaan terjebak dalam pola relasi yang transaksional dengan kekuasaan. Kedekatan politik kerap dianggap prestasi, sementara sikap kritis justru dipandang sebagai ancaman. Kondisi ini, kata dia, membuat pemuda kehilangan peran strategisnya sebagai penjaga nalar publik.
“Sejarah membuktikan, pemuda selalu hadir sebagai kekuatan korektif, bukan pelengkap kekuasaan,” tegas Daud.
Karena itu, ia mendorong KNPI NTB berani memutus ketergantungan pada patron politik. Organisasi pemuda, menurutnya, harus berdiri secara otonom—baik secara moral maupun intelektual. Tanpa kemandirian tersebut, KNPI hanya akan menjadi ruang tunggu ambisi personal, bukan rumah perjuangan kolektif.
Lebih jauh, Daud melihat KNPI NTB perlu direposisi sebagai laboratorium gagasan daerah. Ia menyoroti berbagai persoalan struktural di NTB, mulai dari kemiskinan yang terus berulang, ketimpangan antarwilayah Lombok dan Sumbawa, krisis ekologi, hingga kualitas demokrasi lokal yang dinilai makin prosedural namun miskin substansi.
“Semua persoalan itu membutuhkan pemuda yang berpikir sampai ke akar masalah, bukan sekadar mengulang slogan pembangunan,” katanya.
Ia juga mengkritik pendekatan organisasi yang masih menempatkan pemuda sebagai objek program semata. Menurutnya, pelatihan, bimbingan teknis, hingga kegiatan seremonial tanpa orientasi kritis hanya akan melahirkan generasi yang patuh, bukan visioner.
“Rejuvenasi berarti mengembalikan pemuda sebagai subjek sejarah, yang berani berbeda bahkan ketika itu tidak sejalan dengan arus kekuasaan,” imbuhnya.
Di sisi internal, Daud menekankan pentingnya meninggalkan budaya feodalisme organisasi. Senioritas tanpa kapasitas, kata dia, hanya akan melanggengkan mediokritas. Ia mendorong kepemimpinan berbasis meritokrasi—integritas, kapasitas berpikir, dan kemampuan mengorganisir harus menjadi tolok ukur utama.
Pada akhirnya, ia menyebut bahwa esensi rejuvenasi KNPI NTB bukan sekadar regenerasi usia, melainkan regenerasi nalar. Organisasi akan kembali relevan jika berani bersikap kritis, meski tidak selalu populer, serta menempatkan etika di atas kepentingan sesaat.
“Pemuda sejati bukan yang paling dekat dengan kekuasaan, tapi yang mampu menjaga jarak kritis darinya. Jika KNPI NTB mengambil peran itu, maka ia bukan hanya hidup sebagai organisasi, tapi hadir sebagai suara zaman,” pungkasnya.(red)
Social Footer