Lombok Barat — Upaya meramaikan kembali kawasan Taman Narmada tidak seharusnya hanya dipandang dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari sekadar destinasi wisata, Taman Narmada merupakan situs sejarah sekaligus ruang sakral yang memiliki nilai spiritual tinggi, baik bagi umat Hindu maupun masyarakat Sasak Muslim.
Dalam perspektif kearifan lokal Sasak, setiap aktivitas besar di ruang yang dianggap sakral semestinya diawali dengan betabeq—tradisi permisi atau memohon izin secara adat dan spiritual. Tradisi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai sejarah, leluhur, dan energi ruang yang diyakini hidup serta bermakna.
Karena itu, program “Tulak Tipak Taman Narmada” yang digagas Pemerintah Daerah Lombok Barat dinilai perlu dikaji ulang secara lebih komprehensif. Aktivis Lombok Barat, Asmuni, menilai pendekatan pengelolaan kawasan wisata Taman Narmada sejauh ini terlalu menitikberatkan pada aspek keramaian dan target ekonomi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah sebelum program ini dijalankan pernah dilakukan acara betabeq atau permisi secara adat dan lintas agama? Mengingat Taman Narmada adalah tempat yang sangat diagungkan dan sakral menurut sejarah,” ujar Asmuni, Senin,(22/12)
Ia menegaskan, Pemda Lombok Barat bersama pengelola Taman Narmada, PT Tripat Lombok Barat, seharusnya melibatkan tokoh lintas agama—baik Hindu maupun Muslim—tokoh adat, serta budayawan untuk melaksanakan ritual betabeq secara bersama-sama sebelum berbagai program besar dijalankan.
“Ini bukan soal mistik atau kepercayaan semata, tetapi soal etika budaya, penghormatan sejarah, dan ikhtiar batin agar seluruh aktivitas di kawasan tersebut berjalan aman dan terhindar dari musibah,” katanya.
Asmuni juga menyinggung tragedi yang terjadi pada 17 Desember 2025 lalu, di mana seorang siswa SMPN 5 Lembar meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang Taman Narmada. Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi refleksi serius bagi semua pihak.
“Tragedi itu bukan tanpa sebab. Ia menjadi alarm keras bahwa pengelolaan kawasan wisata tidak bisa dilepaskan dari aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung,” tegasnya.
Menurutnya, meramaikan taman tanpa perencanaan matang, pengawasan ketat, standar keselamatan yang jelas, serta pendekatan budaya yang bijak justru berpotensi menimbulkan korban baru.
“Sudah saatnya paradigma pengelolaan wisata di Lombok Barat diubah. Bukan lagi sekadar ‘ramai dan untung’, tetapi ‘aman, nyaman, dan bermartabat’. Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar variabel pelengkap,” tambah Asmuni.
Ia menekankan, kearifan lokal dan nilai sejarah Taman Narmada harus ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan formalitas belaka. Sebab, Taman Narmada adalah warisan sejarah dan ruang sakral yang harus dirawat dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, budaya, dan keselamatan.
“Tanpa keseimbangan itu, program sebaik apa pun berisiko kehilangan makna—bahkan meninggalkan luka,” pungkasnya.(red)
Social Footer