Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi memasuki fase baru dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan. Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, secara resmi melantik dan melakukan mutasi besar-besaran terhadap 17 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi, peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan kualitas pelayanan publik.
Mutasi dan pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat yang telah ditetapkan, dengan menyasar sejumlah sektor strategis dan vital yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Sektor-sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kebencanaan, infrastruktur, ekonomi, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dan tertib, dihadiri unsur Forkopimda, pejabat struktural, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN). Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya formasi baru birokrasi Lombok Barat di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha.
Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang wajar dan berkelanjutan, serta murni dilakukan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat luas.
“Tidak ada kepentingan apa pun dalam mutasi ini, selain untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, responsif, adaptif, dan benar-benar melayani masyarakat,” tegas Bupati Zaini.
Ia juga menekankan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mampu bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel.
Dalam susunan terbaru tersebut, sejumlah pejabat senior dipercaya mengisi peran penting sebagai penguat kebijakan strategis daerah. M. Fajar Taufiq dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, sementara Damayanti Widyaningrum dipercaya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia kini dipimpin oleh H. Lalu Najamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara urusan sosial serta perlindungan kelompok rentan dipercayakan kepada Arif Suryawirawan sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Pada sektor teknis dan pelayanan publik lainnya, M. Hendrayadi ditunjuk memimpin Dinas Perhubungan, Rizki Bani Adam menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Aisyah Desilina dipercaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.
Di bidang pangan dan sumber daya alam, Afgan Kusumanegara dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, sedangkan H. Lalu Muhammad Hakam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pertanian. Untuk sektor perdagangan, H. M. Adnan dipercaya menakhodai Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.
Pada jajaran badan daerah, Baiq Mustika Dwi Adni resmi menjabat Kepala BKDPSDM Lombok Barat, Baiq Yeni Satriani Ekawati dipercaya memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Lalu Aga Farabi menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sementara itu, untuk penguatan ideologi, stabilitas politik, dan kewaspadaan nasional, H. Sabidin ditunjuk sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).
Di sektor kebencanaan, Ramdan Hariyanto resmi dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, sedangkan urusan pembangunan fisik dan tata ruang daerah kini berada di tangan H. Lalu Ratnawi sebagai Kepala Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain rotasi jabatan, mutasi ini juga berdampak pada lima pejabat Eselon II yang kehilangan jabatan struktural, seiring dengan kebijakan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari efisiensi dan penyederhanaan birokrasi. Kelima pejabat tersebut yakni Hermansyah, Lalu Marthajaya, Jamaluddin, Maksum, dan Maad Adnan.
Bupati Zaini menegaskan bahwa penggabungan OPD merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Tidak hanya berhenti pada jajaran Eselon II, Bupati Lalu Ahmad Zaini juga mengakui bahwa penyegaran birokrasi akan berlanjut ke tingkat Eselon III, sebagai bagian dari konsolidasi menyeluruh aparatur pemerintahan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan mesin birokrasi yang solid, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat Lombok Barat ke depan.
Dengan formasi baru ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu mempercepat realisasi program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(red)
Social Footer