Lombok Barat — Kebijakan Bupati Lombok Barat untuk merumahkan ribuan tenaga honorer dengan dalih efisiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Daud Gerung, aktivis muda sekaligus Wakil Ketua GP Ansor Kabupaten Lombok Barat, yang menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Daud, kebijakan yang diberlakukan per akhir Oktober ini sangat disayangkan, karena berdampak langsung terhadap ribuan keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dari penghasilan sebagai tenaga honorer di berbagai OPD, sekolah, dan lembaga teknis di Lombok Barat.
“Pemda seharusnya lebih bijak dalam melakukan efisiensi. Jangan efisiensi dijadikan alasan untuk menyingkirkan ribuan honorer yang sudah lama mengabdi. Ini soal kemanusiaan dan keadilan,” tegas Daud Gerung, Rabu (30/10/2025).
Daud menilai, kebijakan efisiensi seharusnya diikuti dengan transparansi anggaran agar publik dapat menilai apakah benar langkah itu murni untuk penyelamatan keuangan daerah atau justru menyimpan motif lain.
Kritik terhadap kebijakan tersebut juga datang dari internal DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, secara terbuka memaparkan adanya kejanggalan serius dalam struktur anggaran tahun ini.
Fauzi menyebut, berdasarkan hasil telaah DPRD terhadap dokumen anggaran, tidak ada peningkatan signifikan di pos-pos anggaran OPD. Namun, yang mengherankan justru terjadi peningkatan besar pada pos anggaran gelondongan, yang nilainya naik hingga Rp17 miliar.
“Setelah kami pelajari, tidak ada kenaikan anggaran di OPD. Tapi yang aneh, di pos gelondongan malah naik sampai 17 miliar. Ini kan janggal. Kalau memang efisiensi, mestinya seluruh pos anggaran turun, bukan ada yang justru naik,” ungkap Fauzi dalam penggalan video viralnya. (Red)
Social Footer