Lombok Barat – Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat, Imam Kafali, menyoroti fenomena aksi anarkis yang dilakukan sekelompok massa dengan cara membakar fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas maupun gedung perkantoran pemerintah. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya merugikan pemerintah, melainkan justru menambah beban anggaran negara yang ujung-ujungnya ditanggung kembali oleh masyarakat.
Dalam pernyataannya, Imam Kafali mengajak publik untuk merenung. "Sadarkah Anda, ketika massa membakar fasilitas negara, siapa yang akan menanggung biaya perbaikan dan pengadaannya? Apakah negara tidak mampu mengendalikan rakyatnya? Tidak. Negara justru memahami, bahwa Anda dan orang tua Anda, kemanapun pergi tetap menggunakan kendaraan, dan pasti setiap tahun membayar pajak," ungkapnya.
Imam menegaskan, fasilitas negara seperti gedung DPRD maupun kendaraan dinas adalah aset publik yang pengadaannya bersumber dari pajak rakyat, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika fasilitas tersebut dirusak atau dibakar, pemerintah memang akan kembali melakukan renovasi atau pengadaan baru, namun sumber pembiayaannya tidak lain berasal dari kantong masyarakat melalui pajak.
"Siapa sih orang yang tidak suka gedung baru, kendaraan baru? Ketika DPRD butuh renovasi atau kendaraan dinas harus diganti, ya tinggal dianggarkan. Kalau tidak ada kerusakan, biasanya sulit diusulkan. Nah, ketika dibakar, otomatis akan ada pengadaan baru. Tetapi itu artinya, ada tambahan beban anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat," jelasnya.
Imam juga menyinggung soal pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen PKB, yakni tambahan pajak sebesar 64 persen yang disetor ke pusat. Menurutnya, semakin banyak fasilitas publik yang rusak akibat aksi massa, semakin besar pula kebutuhan negara untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini berdampak pada meningkatnya intensitas razia gabungan di jalan, demi memastikan pemasukan pajak tetap terjaga.
"Jangan marah kalau setelah ini semakin sering ada razia kendaraan di jalan. Itu bukan tanpa alasan. Negara sedang butuh tambahan dari opsen pajak. Ingat, kita tidak hanya membayar PKB, tetapi juga ada opsen PKB kendaraan Anda untuk mengganti ulah putra-putri yang mengaku pahlawan, padahal justru membakar uang orang tuanya sendiri hari ini," tegasnya.
Pernyataan ini menjadi refleksi keras bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, aksi anarkis tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merugikan rakyat itu sendiri. "Jangan sampai semangat menyuarakan aspirasi justru berujung pada pemborosan anggaran, yang akhirnya kembali membebani masyarakat lewat pajak," tutupnya.
Social Footer