Mataram – Akademisi dan tokoh masyarakat NTB, DR. Muazar Habibi, angkat suara terkait langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai terlambat dalam merespons dinamika sosial pasca kasus 28 Agustus lalu.
Menurutnya, Gubernur NTB seharusnya memiliki waktu yang cukup untuk mengantisipasi situasi yang berkembang, apalagi setelah adanya kasus besar di Jakarta yang semestinya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
“Kenapa baru sekarang Gubernur NTB mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat? Apakah sebelumnya tidak ada informasi yang masuk dari jalur intelejen, atau memang tidak mampu memetakan kondisi dengan baik?” ujar DR. Muazar Habibi, Sabtu (30/8).
Ia menegaskan bahwa langkah koordinasi dengan para tokoh masyarakat dan agama seharusnya dilakukan sejak dini, bukan setelah situasi meruncing. Hal itu penting untuk menjaga stabilitas daerah dan mencegah munculnya keresahan publik.
DR. Muazar mencontohkan beberapa kepala daerah lain yang dinilai cepat tanggap dengan melakukan langkah antisipatif setelah adanya kasus di Jakarta. Dengan cara itu, wilayah mereka tetap aman dan terkendali.
“Banyak pimpinan daerah bisa mengantisipasi sejak kasus Jakarta. Mereka segera menguatkan koordinasi, menjaga komunikasi publik, sehingga daerahnya tetap kondusif. Kenapa Gubernur NTB justru terlihat lengah?” tegasnya.
Ia berharap kedepan pemerintah provinsi NTB lebih responsif, tidak hanya bersifat reaktif setelah ada kejadian. Menurutnya, gubernur bersama jajaran harus mampu membaca potensi kerawanan lebih awal dengan melibatkan semua pihak, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat sipil.
“Jangan sampai NTB ini hanya menunggu gejolak muncul baru kemudian bertindak. Pemimpin harus mampu memetakan situasi, mengambil keputusan cepat, dan mengedepankan komunikasi sosial-politik yang menyejukkan,” pungkas DR. Muazar Habibi.
Social Footer