 |
| Basriadi (Direktur cogito research and consulting) |
Dalam sistem demokrasi, partai politik bukan hanya kendaraan menuju kekuasaan, tetapi juga pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pemerintahan. Di Kabupaten Lombok Barat, dinamika antara eksekutif dan partai politik menjadi perhatian penting, terutama setelah 100 hari pemerintahan Bupati L. Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Nurul Adha. Hubungan antara kepala daerah dengan partai pengusung harus diletakkan dalam bingkai saling menghormati, saling mendengar, dan saling menguatkan, bukan sekadar formalitas saat Pilkada.
Kenyataannya, setelah proses kontestasi berakhir, tak sedikit kepala daerah yang melupakan peran penting partai politik dalam mengawal arah pembangunan. Jika eksekutif berjalan sendiri tanpa komunikasi intensif dengan partai politik, maka potensi ketidakseimbangan kebijakan bisa terjadi. Parahnya lagi, ketidakterlibatan partai dapat menimbulkan friksi politik, melemahkan kontrol sosial, bahkan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Lombok Barat memiliki sejarah panjang tentang bagaimana sinergi antara eksekutif dan legislatif (yang berasal dari partai politik) mampu melahirkan kebijakan pro-rakyat. Namun akhir-akhir ini, muncul kekhawatiran bahwa jalur komunikasi antara eksekutif dan partai mulai mengendur. Beberapa keputusan strategis—termasuk pergeseran anggaran, penempatan pejabat, dan pengelolaan program prioritas—tidak melalui diskusi terbuka dengan partai pengusung. Jika pola ini berlanjut, akan ada jarak antara pemimpin daerah dengan basis kekuatan politik yang mendukungnya.
Padahal, partai politik tidak hanya berkepentingan dengan kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspirasi konstituen. Ketika partai merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, maka suara rakyat yang mereka wakili pun turut terabaikan. Eksekutif harus menyadari bahwa keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh stabilitas politik, dan stabilitas itu hanya dapat dibangun dengan komunikasi yang sehat dengan semua unsur demokrasi, termasuk partai politik.
Lebih jauh, dalam konteks Lombok Barat yang sedang melakukan berbagai percepatan pembangunan—dari infrastruktur desa, penguatan pendidikan, hingga reformasi layanan publik—diperlukan kohesi politik yang kuat. Sinergi antara bupati, wakil bupati, DPRD, dan partai politik bukan hanya soal etika politik, tetapi kebutuhan objektif demi efektivitas pemerintahan.
Oleh karena itu, eksekutif harus membuka ruang dialog secara rutin dengan partai politik. Forum komunikasi lintas partai, musyawarah kebijakan bersama, dan penguatan peran politik kebangsaan perlu diaktifkan kembali. Jangan sampai hubungan eksekutif dan partai hanya hangat di masa kampanye, namun dingin saat kekuasaan telah diraih.
Dalam demokrasi, mengabaikan partai politik berarti melemahkan pilar utama dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Untuk itu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat diharapkan menjaga kedekatan politik dengan partai pengusung maupun partai lain sebagai bagian dari ikhtiar membangun pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Social Footer